Kampus Inklusi

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara Indonesia tanpa diskriminasi, termasuk bagi penyandang disabilitas, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan ditegaskan kembali melalui ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Untuk mendukung kesetaraan ini, pemerintah telah menerbitkan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Layanan Pendidikan Inklusif, yang mendorong perguruan tinggi untuk menyediakan pendidikan ramah disabilitas. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sebelas Maret (UNS) sebagai bagian dari institusi pendidikan tinggi nasional turut berkomitmen menjalankan prinsip inklusivitas melalui penyediaan layanan khusus bagi mahasiswa penyandang disabilitas, mulai dari identifikasi kebutuhan khusus, layanan bimbingan dan konseling, hingga kebijakan responsif terhadap kondisi khusus seperti kecelakaan atau sakit. Dengan semangat menciptakan lingkungan belajar yang adil dan mendukung secara fisik, mental, dan emosional, FMIPA UNS berupaya menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pendidikan yang setara bagi seluruh mahasiswa.

• Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD);
• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
• Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
• Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi